majelis panel mahkamah konstitusi (mk) mengadakan sidang perdana pengujian pasal 35 uu nomor 2 tentang kepolisian ri yang dimohonkan oleh seorang masyarakat bandung bernama sri royani.
sri royani mempersoalkan pasal itu sebab beberapa penyidik dan menghentikan penyidikan kasusnya (sp3) dinyatakan melanggar kode etik oleh propam jawa barat, ternyata kasusnya yang di-sp3 itu tak dapat dibuka terserah.
kasus sangkaan pasal 372, pasal 378 kuhp (penipuan) dan aku dilaporkan ke polda jawa barat di-sp3 bukan didasarkan pasal 109 kuhap yang dianggap bukan tindak pidana, tak lumayan bukti. jumlah saya dan di-sp3 didasarkan keberpihakan penyidik terhadap terlapor, kata sri royani, di sidang pemeriksaan pendahuluan dalam jakarta, senin.
pasal 35 ayat (1) menyebutkan pelanggaran pada kode etik profesi kepolisian negara republik indonesia oleh pejabat kepolisian republik indonesia diselesaikan oleh komisi kode etik kepolisian negara republik indonesia .
Informasi Lainnya:
ayat (2) ketentuan perihal susunan organisasi serta tata kerja komisi kode etik kepolisian negara republik indonesia diatur dengan keputusan kapolri.
royani menyatakan telah mengirimkan surat pengaduan pada kapolda Jabar juga bidang hukum polda Jabar dan menyarankan supaya mengajukan gugatan pra peradilan. selain itu, pemohon dan mengirimkan surat aduan terhadap mabes polri serta polda Jawa Barat yang ditindaklanjuti melalui memeriksa 5 orang penyidik oleh komite kode etik.