pusat telaah dan Informasi regional (pattiro) menilai dalam rancangan undang-undang pemerintahan daerah cenderung memberikan gubernur tugas yang melampaui batas-batas kewenangannya dan berpotensi disalahgunakan ataupun abuse of power.
kedudukan provinsi selama ruu itu diperkuat harapannya peran pengawasan serta evaluasi, dan pembinaan pemerintahan daerah dengan pemerintah pusat bisa diringankan dengan mendelegasikan kewenangan tersebut kepada provinsi. tapi, tetapi ruu pemda ini keblabasan, kata direktur eksekutif pattiro sad dian utomo selama keterangan tertulisnya pada jakarta, kamis.
sad dian menjelaskan di pasal 76 ayat 5 juga pasal 77 huruf e. gubernur di dua pasal ini diberi kewenangan untuk menyerahkan sanksi terhadap bupati juga walikota. menurut dia disamping dijadikan wakil pemerintah pusat, gubernur dan kepala pemerintah daerah yang ditekuni dengan pemilukada juga berasal daripada partai politik.
dia menyatakan tendensi politis, bahkan kepentingan politik saat membuka kewenangan ini terlebih kepada bupati serta walikota dan berbeda kepentingan politik dan partai politik berpotensi sangat kental.
Informasi Lainnya:
- Manfaat Daun Sirsak
- Berbisnis Bersama DBC Network
- Sehat Dengan Daun Sirsak
- Mengatasi jerawat tanpa obat
konflik politik diantara provinsi serta kabupaten/kota yang selama ini relatif laten akan cenderung mengeras serta difasilitasi dengan ruu pemda ini untuk bereskalasi keluar, katanya.
menurut dia pasal 77 huruf b juga huruf i menyebutkan gubernur diberi kewenangan membatalkan peraturan daerah (perda), peraturan kepala daerah kabupaten/kota, serta rancangan perda tentang kecamatan makanya melampaui batas kewenangan gubernur.
sad dian menungkapkan di uu no 12 tahun 2011 perihal pembentukan peraturan perundang-undangan pasal 9 ayat 2 menyebutkan
pembatalan peraturan perundang-undangan pada bawah undang-undang, semisal rancangan perda, perda, juga peraturan kepala daerah, cuma bisa dilakukan dengan ma.
ditetapkan dengan perda ataupun perkada tentang pencabutan perda ataupun perkada bersangkutan (pasal 56 ayat 3 huruf b). ruu pemda mesti mengacu pada prinsip lex superiori, berpijak pada peraturan perundang-undangan dan sudah ada, katanya.
dalam pasal 77 huruf d ruu pemda, berdasarkan dia gubernur diberi kewenangan membayar segera terhadap perangkat daerah untuk menangani masalah penting juga mendesak. dia menungkapkan walaupun permintaan ini ditujukan serta kepada kepala daerah, namun kontak segera gubernur melalui perangkat daerah kabupaten/kota mencari wilayah intervensi gubernur meluas juga melebar.
hal itu berpotensi mengganggu proses kerja internal birokrasi kabupaten/kota. padahal seharusnya, dalam tingkat kabupaten/kota, loyalitas perangkat daerah hanya terhadap bupati serta walikota, serta tidak diganggu dengan intervensi gubernur. apalagi mengingat kepala daerah adalah jabatan politik, ujarnya.
selain itu menurut dia selama pasal 77 huruf g gubernur diberi kewenangan menyelesaikan perselisihan antara daerah kabupaten/kota di provinsinya. dia menyampaikan penyelesaian sengketa antar daerah kabupaten/kota menempatkan gubernur dibuat pihak yang berjarak serta netral dengan persoalan yang disengketakan.
namun, tidak ada mekanisme kalau yang bersengketa adalah gubernur melalui bupati/walikota. ketiadaan agama itu berpotensi besar menghadirkan abuse of power dari gubernur, katanya.
sad dian juga mengkritisi pasal 77 huruf f akan mencederai nilai-nilai demokrasi lokal, yang dibawa dengan dprd kabupaten/kota.