bakal calon anggota legislatif (bacaleg) dpr daripada partai bulan bintang (pbb), susno duadji, tak lolos verifikasi administrasi sebagaimana pengumuman komisi pemilihan publik (kpu) pada jakarta, selasa.
dia (susno duadji) memenuhi kriteria yang sebetulnya tidak bisa dicalonkan, tentu tak dapat kami nyatakan mengikuti syarat, kata komisioner kpu hadar nafis gumay.
dalam peraturan kpu nomor 13 tahun 2013, sebagai perubahan atas pkpu nomor 7 tahun 2013 perihal pencalonan anggota dpr, dpd dan dprd, disebutkan bahwa surat pencalonan juga daftar bakal calon dibuktikan dengan surat pernyataan tak pernah dijatuhi pidana penjara menurut putusan pengadilan dan berkekuatan hukum tetap.
syaratnya adalah ancaman pidana penjara lima tahun serta lebih, maka pak susno itu dijatuhi suatu pidana penjara yang ancamannya hingga lima tahun maksimal, tambahnya.
Informasi Lainnya:
sementara itu, ketua kpu ri husni kamil manik menungkapkan kiranya bakal caleg yang berstatus terpidana tak memenuhi syarat agar ditentukan dalam daftar calon ternyata (dcs).
kalau terpidana tersebut sudah inkracht (berkekuatan hukum tetap), oleh karenanya masuk di ketentuan pasal tak mengikuti syarat, ujarnya.
pada ketika penyerahan berkas bacaleg ke kpu, 22 april, susno menungkapkan dia bersedia menjadi bacaleg pbb karena menyimpan bersesuaian dengan garis perjuangan ketua majelis dewan syura yusril ihza mahendra, khususnya tenntang soal hukum.
saya diminta dengan partai untuk masuk pada daerah pemilihan (dapil) jawa barat. apapun dan diputuskan partai, saya patuhi, kata susno selama gedung kpu ketika tersebut.
susno didakwa dalam angka korupsi penanganan perkara pt salmah arowana lestari juga dana pengamanan pilkada jawa barat 2008. dia divonis bersalah serta dihukum pidana 3 tahun 6 bulan penjara oleh pengadilan negeri jakarta selatan dan pengadilan tinggi dki jakarta.
dia terbukti menyalahgunakan wewenang saat menjabat kabareskrim, ketika menangani jumlah pt sal dengan melayani hadiah rp500 juta agar mempercepat penyidikan angka itu.
pengadilan serta mengatakan susno terbukti mengurangi rp 4.208.898.749 yang adalah dana pengamanan pilkada jawa barat saat menjabat kapolda Jawa Barat dalam 2008, agar kepentingan pribadi.